Okeeyyy.... post kali ini tentang History yaaa,,,,, mohon maaf penulis menyajikan materi ini bukan dengan bahasa sendiri tapi dai sumber lain jadi sedikit formal... oke kalo ada yang butuh sama materi ini boleh ko liat liat print copas (post link juga yaa, dari blog yang menjadi sumber ini) hehe, penulis juga nulis blog ini dari komputer yang ada di perpus, kaya peribahasa "sambil menyelam minum air"..... hehe okey,, silahkan menikmatii...
Dalam usaha mengadakan pembaharuan
pemerintahan di tanah jajahan, di Negeri Belanda ada dua golongan yang
mengusulkannya.
1. Golongan
konservatif dengan tokohnya Nenenberg menginginkan untuk mempertahankan
sistem politik dan ekonomi seperti yang dilakukan oleh VOC.
2. Golongan liberal dengan
tokohnya Dirk van Hogendorp menghendaki agar pemerintah Hindia Belanda
menjalankan sistem pemerintahan langsung dan menggunakan sistem pajak.
Sistem penyerahan paksa yang dilakukan oleh VOC agar digantikan dengan
sistem penyerahan pajak.
Dengan adanya
dua pandangan ini maka pemerintah Belanda mengambil jalan tengah. Di
satu pihak pemerintah condong kepada pemikiran kaum konservatif karena
kebijaksanaannya akan mendatangkan keuntungan yang cepat dan mudah
dilaksanakan. Di pihak lain, pemerintah juga ingin menjalankan
pembaharuan yang dikemukakan oleh kaum liberal. Gagasan pembaharuan
pemerintahan kolonial dimulai semenjak pemerintahan Daendels.
Sejak Belanda dikuasai oleh Prancis maka Kaisar
Napoleon yang memimpin Prancis mengangkat adiknya Louis Napoleon menjadi
penguasa di Negeri Belanda. Louis Napoleon merasa khawatir akan
keberadaan Pulau Jawa yang merupakan jantung jajahan Belanda di
Indonesia jatuh ke tangan Inggris. Oleh karena itu, Louis Napoleon
segera mengirimkan seorang militer, Herman Willem Daendels ke Indonesia
(Pulau Jawa) sebagai gubernur jenderal.
Pada tanggal 1 Januari 1808 bersama ajudannya mendarat di
Banten. Pada tanggal 15 Januari 1808, Gubernur Jenderal Wiese
menyerahkan kekuasaannya kepada Daendels. Kedatangan Daendels ke
Indonesia sebagai gubernur jenderal mempunyai dua tugas. Pertama,
mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Kedua,
memperbaiki keadaan tanah jajahan di Indonesia. Untuk mempertahankan
Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels mengambil langkah-langkah
kebijaksanaan. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:
1. membuat jalan raya dari Anyer
sampai dengan Panarukan
2. mendirikan
benteng-benteng pertahanan;
3. membangun pangkalan angkatan
laut di Merak dan Ujung Kulon;
4. mendirikan pabrik senjata di
Semarang dan Surabaya;
5. memperkuat
pasukan yang anggotanya terdiri atas orang-orang Indonesia.
Selain usaha-usaha dalam bidang pertahanan
kemiliteran, di bidang pemerintahan Daendels mengambil tindakan sebagai
berikut:
1) Pulau
Jawa dibagi menjadi sembilan prefectur dengan tujuan untuk mempermudah
administrasi pemerintahan.
2) Para
bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda.
3) Perbaikani gaji pegawai dan
memberantas korupsi.
4) Pendirian
badan-badan pengadilan.
Usaha yang
dilakukan Daendels banyak membutuhkan biaya. Untuk itu, Daendels
menempuh jalan sebagai berikut:
1. Aturan penyerahan sebagian
dari hasil bumi sebagai pajak (contingenten) dan aturan penjualan paksa
hasil bumi kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan
pemerintah (verplichte leverantie).
2. Pelaksanaan
kerja rodi (seperti pembuatan jalan Anyer-Panarukan).
3. Penjualan tanah kepada
orang-orang partikelir (orang Belanda atau Cina, sehingga lahirlah
tanah-tanah milik swasta (particuliere landerijen).
4. Perluasan
tanaman kopi karena hasilnya menguntungkan.
Daendels sebenarnya seorang liberal, tetapi setelah tiba di
Indonesia berubah menjadi seorang diktator yang bertindak kejam dan
sewenang-wenang. Akibatnya, pemerintahannya banyak menimbulkan kritik,
baik dari dalam maupun dari luar negeri, akhirnya Daendels dipanggil
pulang ke Negeri Belanda.
Louis Napoleon kemudian mengangkat Jansen sebagai gubernur
jenderal yang baru menggantikan Daendels. Jansen ternyata tidak mampu
menahan serangan Inggris sehingga menyerah di Tuntang. Ia pun
menandatangani penyerahan kekuasaan itu di daerah Tuntang Salatiga. Oleh
karena itu, perjanjian itu dikenal dengan nama Kapitulasi Tuntang (18
September 1811). Isi pokoknya ialah seluruh Pulau Jawa menjadi milik
Inggris. Sejak saat itu, Indonesia menjadi jajahan Inggris.
oke thanks to http://tarampapam.blogspot.com/2011/03/pemerintahan-hindia-belanda-di-bawah.html
atas tulisannya, kalo begitu salam cium mesra membabi buta......
Tidak ada komentar:
Posting Komentar